Orang Papua Lebih Baik Tidak Diproteksi?

2007-05-27T23:34:00.000+09:00

Sebuah kabar mengejutkan sampai di telinga saya siang ini. Kabar itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu saat meresmikan Institut Pertambangan Nemengkawi di Timika pada Jumat (25/5) lalu menyatakan orang Papua lebih baik tidak diproteksi. Saya sudah cek ke beberapa kawan jurnalis di Timika, semua membenarkan kabar itu. Sayangnya, tidak ada jurnalis yang merekam utuh pernyataan Suebu itu.
”Konteksnya, Gubernur menyatakan jika proteksi orang Papua akan dimanjakan, sehingga menjadi malas, tidak kreatif dan inovatif, dan akhirnya tidak kompetitif. Karena itu, lebih baik menurutnya orang Papua tidak diproteksi,” ujar seorang kawan jurnalis di Timika, Tjahjono, saat saya tanyai kebenaran informasi itu.
Orang Papua tidak butuh proteksi, benarkah? Ini persoalan yang bisa diperdebatkan panjang lebar. Secara pribadi, saya memandang orang Papua memang harus diproteksi. Proteksi itu diberikan bukan karena orang Papua bodoh, pemalas, tidak kompetitif, tidak kreatif.
Proteksi itu harus diberikan karena Papua itu terlampau kaya, sehingga semua orang, apakah itu orang baik ataupun orang tamak, pasti tergiur untuk mencari uang di Papua. Proteksi itu harus diberikan karena ketergantungan orang Papua yang tinggi terhadap alam dan lingkungannya rentan terhadap segala sesuatu kegiatan ekstraksi alam.
Proteksi itu harus diberikan karena orang Papua secara tiba-tiba dipaksa berkompetisi dengan para pendatang yang tampil dominan karena memberlakukan sistem sosial, sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik mereka kepada orang Papua.
Siapa pun pasti tergagap-gagap jika dipaksa secara mendadak menjalani sistem sosial, hukum, ekonomi dan politik milik orang lain. Indonesia, dan puluhan negara dunia ketiga tergagap-gagap menghadapi pasar bebas yang dihasilkan rangkaian perundingan World Trade Organization (WTO). Atas dasar itu pula, sejumlah negara berkembang meminta penundaan pemberlakukan perjanjian (baca: proteksi) yang dihasilkan WTO. Jika tidak berani memohon proteksi, maka negara berkembang bakal diterjang tsunami perdagangan bebas ala WTO yang jelas-jelas sangat menguntungkan Amerika Serikat.
Di Papua, potret bagaimana termarjinalkan di tanahnya sendiri terlihat di mana-mana. Di berbagai daerah pemekaran kabupaten, kaum pendatang menyemut menikmati pertumbuhan kabupaten yang seumur jagung. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang sepenuhnya disebabkan belanja pemerintah daerah, bukan karena produksi!
Kaum pendatang berdagang, mulai dari sembako, rokok, pakaian, sepatu, tas, aspal, semen, paku, telepon genggam, kabel listrik, sampai pesawat terbang. Sementara penduduk setempat hanya mampu menjual sayuran, umbi, atau keringat demi sepeser dua peser uang.
Proteksi itu juga semakin mendesak diwujudkan mengingat Pemerintah Provinsi Papua sedang demam investasi. Logika yang dipakai adalah sebuah jargon lama, bahwa investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi Papua. Adalah betul bahwa investasi pasti memacu pertumbuhan ekonomi, masalahnya, pertumbuhan ekonomi bagi siapa? Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati siapa? Dinikmati orang Papua? Masa sih?
Apa betul kalau tiga juta Ha lahan sawit dibuka, maka orang Papua yang akan sejahtera? Apakah hasil dari pembukaan lahan tiga juta Ha itu pastilah pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh bagi Papua? Ataukah justru menghasilkan konflik baru di Papua? Betulkan orang Papua tidak butuh diproteksi?

tanda heran

Orang Papua Lebih Baik Tidak Diproteksi?